KENDAL, TERASMEDIAGO.ID-Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari membuka Acara Rapat Kordinasi Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit Kabupaten Kendal Tahun 2026, di Ruang Rapat Abdi Praja Setda Kendal, Jumat 20 November 2026.
Dalam sambutannya, menyambut baik atas diselenggarakannya Rakor Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit ini, karena memiliki peran strategis sebagai forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah terhadap isu ketenagakerjaan dan hubungan industrial.
Menurut bupati, hubungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi kunci menjaga kondusivitas daerah serta mendukung iklim usaha dan investasi.
Sinergitas ketiganya sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika hubungan ketenagakerjaan dan perlu terus kita tingkatkan ke depan.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak atas terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di wilayah Kabupaten Kendal selama ini,”kata bupati.
Dikatakan, Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah tujuan investasi utama di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Kendal menunjukkan tren peningkatan, yaitu: Tahun 2024 sebesar Rp14,21 triliun, Tahun 2025 sebesar Rp15,86 triliun, meningkat sekitar 11,65% dan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan III, sebesar Rp13,61 triliun.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kendal juga dapat ditekan dan terus menurun, Tahun 2024, sebesar 5,01%; Tahun 2025, sebesar 4,60%; dan Tahun 2026 ini sebesar 3,99%.
“Selanjutnya, menjelang akhir tahun ini, kita memiliki agenda rutin mempersiapkan penetapan Upah Minimum. Hal ini sangat penting, bagi keberlangsungan dunia usaha maupun kesejahteraan pekerja/buruh,”jelas bupati.
Bupati juga mengatakan, penetapan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) Tahun 2027 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2027 dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026, setelah batas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 pada 21 November 2026 besok.
Pembahasan dan penetapan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan dan pedoman terbaru sampai dengan saat ini masih terus berproses.
Melalui rapat koordinasi ini, bupati menitipkan beberapa poin penting untuk kita tindak lanjuti bersama untuk memperkuat dialog dan musyawarah.
“Utamakan komunikasi terbuka dan win-win solution dalam setiap pembahasan ketenagakerjaan dan dinamika hubungan industrial. Tingkatkan deteksi dini dan mitigasi risiko, optimalkan pemantauan potensi perselisihan maupun isu-isu pengupahan sejak awal agar dapat diselesaikan secara proporsional dan kondusif,”pinta bupati.
Selain itu, bupati juga meminta untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha, mendorong perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan sekaligus menjaga daya saing dan keberlanjutan dunia usaha.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan kesepahaman dan langkah kerja yang nyata bagi kemajuan ketenagakerjaan di Kabupaten Kendal, dan semua pihak memiliki tanggung jawab yang harus dijalankan. Jika semua pihak fokus menunaikan kewajibannya dengan penuh amanah, insyaAllah tidak akan ada hak-hak pihak lain yang terabaikan,”pungkasnya.(SPW)


