KENDAL, TERASMEDIAGO.ID- Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari membuka Rapat Koordinasi Tenaga Pendampingan Profesional (TPP) Kabupaten Kendal di Ruang Rapat Abdi Praja Setda Kendal, Jumat 20 November 2026.
Hadir diacara ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando, Ketua Karang Taruna Kendal, Nattaya Kenenza, para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Para Pendamping Desa, dan Para Pendamping Lokal Desa se-Kabupaten Kendal.
Dalam sambutanya, bupati menyambut baik dilaksanakan kegiatan ini dan mengapresiasi tinggi atas dedikasi dan kerja keras para Tenaga Pendampingan Profesional Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa dalam mengawal pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa selama ini.
Bupati menyampaikan, pemerintah desa adalah lini terdepan Pemerintah Daerah yang paling dekat dengan masyarakat dan yang paling mengerti akan kebutuhan daerahnya.
Tenaga Pendampingan Profesional (TPP) adalah mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menjembatani kebijakan pusat dan daerah hingga ke tingkat desa.
Menghubungkan kebijakan pusat dengan realitas di lapangan, serta membantu Perangkat Desa, BPD, BUMDes, dan masyarakat agar mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan secara mandiri dan akuntabel.
Tantangan dan harapan di era perkembangan teknologi dan industri yang bergerak sangat cepat sekarang ini, maka dari itu, para tenaga ahli, pendamping desa, dan para pendamping lokal desa, perlu menghadapi perubahan dengan inovasi mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan potensi lokal dan harus memperkuat sinergi dan koordinasi.
Melalui rakor ini, terkait beberapa hal bupati berharap untuk bisa menyelaraskan program dan kebijakan.
“Hendaknya, semua pihak memiliki persepsi yang sama terkait regulasi terbaru, penyusunan APBDesa, dan prioritas pembangunan daerah serta mengevaluasi kinerja pendampingan,”pinta bupati.
Efektivitas pendampingan di tingkat kecamatan maupun desa dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat senantiasa diperbaiki dan hambatan administratif, pengelolaan keuangan, atau kendala aset desa segera dicarikan solusi bersama;
“Sinkronkan pelaporan dan validasi data perkembangan desa, seperti status Indeks Desa Membangun (IDM) atau pengelolaan sistem informasi desa. Kawal penggunaan Dana Desa untuk program wajib seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, ketahanan pangan, serta penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Lakukan evaluasi perkembangan BUMDes, termasuk proses pendaftaran badan hukum, penyertaan modal, dan strategi peningkatan pendapatan asli desa,”ungkap bupati.
Bupati berharap, semoga rakor ini menghasilkan langkah kerja yang lebih konkret dan terarah, serta membawa perubahan yang nyata demi terwujudnya masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan berkeadilan.(SPW)


