KLATEN, TERASMEDIAGO.ID – Beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Laskar Islam Klaten yang tergabung dalam pergerakan “Amar Ma’aruf Nahi Munkar” hari ini beraudensi dengan pihak Pengadilan Negeri Klaten, Rabu (28/10/2026).
Audensi berlangsung di aula lantai dua PN Klaten, Jalan Raya Yogya-Solo.
Puluhan peserta dari perwakilan Ormas diterima oleh Ketua PN Klaten R.Aji Surya didampingi Wakil Ketua PN Mohammad Amrullah serta Juru Bicara Adi Prasetyo.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Ormas satu persatu menyampaikan masukan adanya peredaran miras di tengah-tengah masyarakat.
Miras tersebut, menjadi salah satu pemicu keonaran atau kejahatan, yang sangat meresahkan masyarakat.
Perwakilan Ormas juga sangat menyayangkan putusan Pengadilan Negeri Klaten yang dianggap masih terlalu ringan untuk para pelaku penjual miras ataupun pengguna. Mengingat, efek yang ditimbulkan sangat berat.
“Dari mengkonsumsi miras, seseorang yang semula tidak percaya diri dan penakut, bisa menjadi pemberani karena pengaruh alkohol,” kata Bony Azwar, selaku koordinator.
Para peserta audensi juga sangat prihatin dengan banyaknya kasus kekerasan di Klaten, yang melibatkan antar gang yang sebagian besar anggotanya kaum muda.
“Ini sangat disayangkan, kaum muda yang seharusnya berkarya dan berprestasi, justru membuat keonaran dan kekerasan yang merugikan orang banyak,” tambah Sulis, pimpinan Ormas Umar bin Khattab Klaten.
Nanang Nuryanto dari Ormas Laskar Islam menjelaskan, selaras dengan seruan Kapolri Jenderal Suyudi yang menekankan bahwa dalam menangani mirasantika harus bersama-sama antara Aparat Penegak Hukum (APH), TNI, Satpol PP dan masyarakat, agar tepat sasaran berlaku di seluruh Indonesia.
“Jadi, kami menuntut kepada para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pengedar mirasantika, mengingat daya rusak yang ditimbulkan pada generasi muda sangat besar,” ujar Nanang.
Dari pengamatannya di lapangan, para pengedar mirasantika yang tertangkap APH, hanya dijatuhi hukuman tindak pidana ringan (tipiring), sehingga mereka akan beroperasi kembali atau berjualan lagi. Karena sanksinya sangat ringan, belum menimbulkan efek jera.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Klaten, Adi Prasetyo mengatakan, terhadap kritik maupun saran yang ditujukan ke PN Klaten, diterima dan diapresiasi dengan baik.
“Kritik dan saran untuk membangun hukum ini, nantinya akan kami sampaikan kepada hakim yang menangani kasus tipiring tersebut,” kata Adi.
Adi melanjutkan, pada prinsipnya, PN Klaten akan menegakkan hukum sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan tersebut, PN Klaten mengajak kepada semua peserta audensi berdoa bersama untuk kebaikan dan kemajuan Kabupaten Klaten. (Hasna)


