KENDAL, TERASMEDIAGO.ID– Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menghadiri acara Sosialisasi Program Jaksa Garda Desa, Pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Kendal, di Kendal Sport Center, Kamis 5 November 2026.
Bupati mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Pengurus DPC dan DPK ABPEDNAS Kabupaten Kendal ini.
Bupati menyampaikan, pelantikan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat keberadaan dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Bupati berharap, ABPEDNAS dapat menjadi wadah komunikasi, koordinasi, peningkatan kapasitas, serta penguatan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar semakin profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Dikatakan, bahwa BPD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
BPD memiliki fungsi penting dalam membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Oleh karena itu, BPD harus mampu menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan kebijakan Pemerintah Desa.
Peran tersebut harus dijalankan secara profesional, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Bupati mengajak seluruh anggota BPD dan Kepala Desa beserta jajaran untuk senantiasa membangun hubungan kemitraan yang harmonis dan konstruktif.
Perbedaan pandangan tak jarang terjadi, tetapi harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, dialog, dan musyawarah.
“Jangan sampai justru menghambat pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Mari kita tempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sebab, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat,”ungkap bupati.
Bupati menyampaikan, seiring dengan semakin kompleksnya tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa, anggota BPD dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan pemahaman mengenai regulasi, perencanaan pembangunan, penganggaran, pengawasan, serta penyelesaian persoalan masyarakat.
“Saya berharap ABPEDNAS tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan peningkatan kapasitas anggota BPD melalui pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik baik antardesa,”harap bupati.
Bupati juga menyatakan, Program Jaga Desa yang diinisiasi oleh Kejaksaan RI, hadir sebagai bentuk pendampingan preventif sekaligus edukatif agar Aparatur Desa dapat mengelola keuangan secara tepat sasaran tanpa rasa khawatir, namun tetap patuh pada koridor hukum.
Di sisi lain, sinergi semua pihak termasuk asosiasi seperti ABPEDNAS sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat fungsi pengawasan partisipatif, serta mencegah potensi sengketa tata usaha maupun tindak pidana korupsi di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten Kendal siap membangun sinergi dan komunikasi dengan ABPEDNAS dalam rangka memperkuat kelembagaan BPD, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.
“Mari kita jadikan pelantikan pengurus ABPEDNAS Kabupaten Kendal ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi sebagai titik awal untuk memperkuat sinergi, memperkuat kelembagaan BPD, dan memastikan setiap kebijakan serta pembangunan di desa benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ujarnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meyke Saliama mengatakan, Jaksa Garda Desa bertujuan untuk mendukung program prioritas nasional serta pengukuhan pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS Provinsi Jawa Tengah yang diadakan di Karangannyar, Jawa Tengah pada tanggal 29 Mei 2026 lalu.
Selanjutnya, dilakukan audiensi antara Kepala Kejaksaan Negeri Kendal dan DPC ABPEDNAS Kabupaten Kendal pada tanggal 18 Juni 2026 dan tanggal 3 September 2026 silam.
Menurut Salomina Meyke Saliama, Kejaksaan Negeri Kendal telah melakukan sinergi dengan pemerintah desa dan dinas terkait serta melibatkan BPD dalam kegiatan yang dilakukan antara lain pengamanan dan penggalangan konflik sosial yang terjadi di Desa Bulak, Kecamatan Rowosari beberapa waktu lalu.
Dan juga kejadian pengrusakan kabel masjid di Desa Gedung Gading, Kecamatan Ringinarum, dan terhadap perkara yang melibatkan anak di bawah umur di Kecamatan Kaliwungu.
Selain itu, penerangan hukum, salah satu contohnya penerangan hukum tata kelola perkebunan dan mendorong keterlibatan BPD dalam pelaksanaan bantuan sosial. Contohnya dalam bantuan sosial bagi hasil cukai tembakau.
Tak hanya itu, kejaksaan juga telah melakukan pendampingan hukum, salah satu contohnya berupa pendampingan hukum tukar-menukar tanah khas desa di Kabupaten Kendal dan pendampingan berupa optimalisasi pendapatan daerah berupa PBB yang mana dalam kegiatan tersebut Kejaksaan Negeri Kendal berhasil memulihkan keuangan negara sejumlah Rp 56 miliar.
“Kejaksaan Negeri Kendal bersama pemerintah Kabupaten Kendal dan DPC ABPEDNAS Kabupaten Kendal, berkomitmen untuk terus memperluas serta memperkuat sinergi,”jelasnya.
“Ia berharap, seluruh rangkaian kegiatan pendampingan dan penegakan hukum ini bisa memberikan dampak positif secara langsung bagi kesejahteraan masyarakat desa sejalan dengan arahan program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto,”harapnya.(SPW)


