SUKOHARJO, TERASMEDIAGO.ID – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo.
Gugatan tersebut diajukan sebagai bentuk kepedulian LP3HI terhadap tegaknya hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan anak dan perempuan.
Menurut Tresno Subagyo selaku pemohon atau prinsipal, selain Tresno Subagyo, ada Rus Utaryono dan Johan Safaat selaku pemohon.
“Mengapa kami mengajukan praperadilan? Kami tidak sedang membela atau melindungi pihak tertentu dari proses penyidikan. Yang kami persoalkan adalah apakah kewenangan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat sudah sesuai hukum dan prosedur yang berlaku,” ujar Tresno Subagyo, Kamis(05/11/2026).
Menurut para pemohon, ada tiga prinsip utama yang sedang mereka perjuangkan. Yaitu supremasi hukum, perlindungan anak dan perempuan, serta akuntabilitas aparat negara.
“Di dalam Pondok HQ yang berada di Desa Laban Wetan, Mojolaban tersebut berisi anak-anak yang berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, serta penghormatan terhadap privasi dan martabatnya,” katanya.
Johan Safaat menambahkan, dirinya tidak bisa membayangkan betapa anak-anak di Ponpes HQ yang mengalami kekerasan psikis tersebut, pasti akan mengalami trauma panjang.
“Saya saja yang sudah mahasiswa dulu, pernah ditodong senjata laras panjang, traumanya sampai sekarang tidak hilang-hilang. Apalagi ini anak-anak,” ucapnya prihatin.
Rus Utaryono juga menambahkan, apa yang dilakukan aparat kepolisian dengan aksi penggerebekan tersebut, sangat menimbulkan kemarahan dan ketersinggungan di kalangan umat muslim.
“Menyikapi peristiwa tersebut, kita memanfaatkan saluran resmi yang disediakan negara dengan mengajukan gugatan praperadilan ini. Tujuan gugatan praperadilan ini untuk menguji keabsahan, kepatutan, dan ketaatan kepolisian dalam menjaga norma, dan menjalankan tugas secara profesional,” kata Rus.
Hasil praperadilan nanti, lanjut Rus, akan memperjelas dan menterang-benderangkan sehingga akan mengakhiri polemik. Karena kita tidak ingin terlalu lama dalam kontroversi ini,” ucapnya.
Arif Sahudi, salah satu kuasa hukum pemohon menyampaikan analisanya bahwa apa yang dilakukan kepolisian dalam penggerebekan Ponpes HQ tersebut, ada dugaan tidak prosedural.
“Mengapa ada dugaan tidak prosedural? Terbukti karena Kapolresnya dicopot. Kalau sesuai prosedur, tidak mungkin Kapolres dan 4 anggota lainnya dicopot,” tandas Arif.
Para pemohon akan didampingi kuasa hukum antara lain Boyamin Saiman, Arif Sahudi, Sigit N Sudibyanto, Utomo Kurniawan, Georgius Limart Siahaan, Dwi Nurdiansyah, dan lain-lain. (Hasna)


