PURWOKERTO, TERASMEDIAGO.ID – Ratusan pensiunan yang mengaku menjadi korban dugaan penyimpangan dalam kegiatan investasi yang melibatkan pihak-pihak terkait di lingkungan Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto mendatangi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Senin (10/11/2026).
Kedatangan mereka untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi secara langsung. Perwakilan pensiunan diterima dalam audiensi di ruang rapat OJK Purwokerto.
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, koordinator aksi, Giri Sudewo, menegaskan, langkah mereka dilandasi aturan hukum.
Ia menyebut OJK memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta perlindungan konsumen berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).
Selain itu, ia merujuk Pasal 28 dan Pasal 29 UU OJK tentang kewenangan pencegahan kerugian konsumen dan pelayanan pengaduan, POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta POJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
Bhima Nugraha kemudian meminta evaluasi serius terhadap kinerja OJK Purwokerto.
Ia mempertanyakan apakah penanganan pengaduan selama ini telah dilaksanakan secara profesional, objektif, independen, dan sesuai kewenangannya.
Menurutnya, dari sejumlah rekan yang telah menyampaikan pengaduan, terdapat kesan jawaban yang diberikan cenderung seragam dan justru menyerupai penjelasan pihak Bank Mandiri Taspen sebagai pihak yang dipersoalkan.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menuduh adanya kepentingan tertentu. Namun kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka,” katanya.
Pihaknya meminta OJK menjelaskan apakah pengaduan korban telah ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, apakah seluruh fakta dan bukti telah diperiksa secara independen, serta apakah terdapat kendala kewenangan, kapasitas, koordinasi, atau potensi konflik kepentingan.
Prihartono meminta kejelasan dan konsistensi antara OJK Pusat dan OJK daerah.
Ia menyoroti apabila OJK Pusat telah menyampaikan adanya dugaan tindak pidana di sektor perbankan serta dugaan keterlibatan pihak lain, sementara penanganan di tingkat daerah masih sebatas jawaban normatif, maka kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius.
“Kami meminta OJK Pusat memastikan bahwa setiap arahan, hasil evaluasi, dan kebijakan pengawasan ditindaklanjuti secara konsisten oleh jajaran di daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan para korban siap memberikan dukungan data dan fakta berupa informasi, dokumen, kronologi, serta fakta lain yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap persoalan secara utuh.
Selain itu, ia menekankan perjuangan mereka bukan semata-mata mencari siapa yang harus dipersalahkan, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan hak-hak pensiunan.
Tuntutan itu mencakup dua aspek. Aspek pidana dan perlindungan konsumen, yakni meminta dugaan tindak pidana di sektor perbankan diungkap secara tuntas.
Serta aspek perdata dan pemulihan kerugian, meliputi kerugian material berupa pengembalian dana dan/atau pemulihan atas seluruh potongan angsuran kredit setiap bulan, serta kerugian immaterial berupa penderitaan psikologis, rasa malu, ketakutan, trauma, tekanan sosial, hingga dampak kesehatan.
Besaran tuntutan immaterial akan diperhitungkan dan dirumuskan oleh kuasa hukum berdasarkan fakta dan bukti.
Agus Riyanto meminta penghentian pemotongan angsuran dan penyelesaian status kredit para korban.
Ia mendesak agar Bank Mandiri Taspen dan pihak berwenang segera memberikan kejelasan mengenai status kredit para korban, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keabsahan dan dasar timbulnya kewajiban kredit tersebut.
“Para pensiunan tidak seharusnya terus dibebani kewajiban pembayaran atas persoalan yang bukan merupakan kesalahan mereka,” tegasnya.
Ia juga meminta transparansi perkembangan penanganan pengaduan dan perlindungan terhadap seluruh korban dari segala bentuk intimidasi, tekanan, atau tindakan yang dapat menghambat mereka menyampaikan pengaduan.
Terakhir, para pensiunan meminta adanya batas waktu dan langkah penyelesaian yang terukur, meliputi langkah konkret OJK, pihak atau unit kerja yang bertanggung jawab, mekanisme koordinasi antara OJK Pusat dan OJK Purwokerto, target waktu penyampaian perkembangan, serta mekanisme penyelesaian dan pemulihan hak korban.
“Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.
Menutup penyampaian aspirasi, Giri Sudewo menegaskan para pensiunan tidak meminta perlakuan istimewa.
“Kami hanya meminta hak kami dilindungi, persoalan ini diungkap secara terang, dan keadilan benar-benar diwujudkan,” katanya.
Ia menambahkan, menghormati proses hukum bukan berarti harus diam ketika hak-hak mereka belum mendapatkan perlindungan. Para pensiunan akan terus memperjuangkan persoalan ini melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia sampai terdapat kepastian hukum, transparansi, dan penyelesaian yang berkeadilan.
“Jangan biarkan para pensiunan yang seharusnya menikmati masa tua dengan tenang justru menghabiskan sisa hidupnya untuk memperjuangkan hak yang seharusnya dilindungi negara,” pungkasnya.(DN)


