KENDAL, TERASMEDIAGO.ID-Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 4 November 2026 Nomor. PRIN-2555/M.3.27/Etl.3/11/2026, Kejaksaan Negeri Kendal telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: 25/PID.SUS-Anak/2026/PT SMG tanggal 20 Oktober 2026 jo putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2026PN Kdl tanggal 22 September 2026 dengan amar putusan menyatakan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) berinisial BGP bersalah melakukan tindak pidana.
“BGP dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhen dengannya dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan, dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani, dengan cara memasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoaqo,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, Salomina Meyke Saliama.
Adapun kronologi penanganan perkara dan status penahanan oleh Penuntut Umum & Pengadilan pada 12 Agustus 2026, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal secara resmi melimpahkan berkas perkara ABH berinisial BGP (16) ke Pengadilan Negeri Kendal, bersamaan dengan pelimpahan tersebut, Penuntut Umum melakukan penahanan sesuai kewenangan hukum.
Pelimpahan tersebut dilakukan didasari alat bukti dan disertai keyakinan penuntut umum, tanggal 15 Agustus 2026.
Pihak ABH/Penasihat Hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal; s 21 Agustus 2026.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal mengeluarkan Penetapan Penangguhan Penahanan terhadap ABH tersebut dengan beberapa pertimbangan antara lain: Adanya jaminan orang dari paman ABH (Chandra lmawan) dan kakek ABH (Ngadimin) yang menjamin serta bertanggung jawab penuh bahwa ABH akan selalu kooperatif dan hadir setiap kali dipanggil oleh Pengadilan, Penuntut Umum, maupun pihak berwenang.
ABH masih berstatus sebagai pelajar aktif kelas XI di salah satu SMK swasta di Kabupaten Kendal. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang pada pokoknya menegaskan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila terdapat jaminan dari orang tua, wali, atau lembaga yang menyatakan anak tidak akan melarikan diri.
“Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, Penuntut Umum sesuai prosedur hukum wajib melaksanakan isi penetapan hakim untuk mengeluarkan ABH dari status penahanan badan,”jelas Saliama.
Pada 8 September 2026, Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap ABH, yang menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII Rp. 5 miliar dengan mempertimbangkan bahwa pelaku adalah ABH.
Maka maksimum ancaman pidana terhadap ABH setengah ancaman pidana orang dewasa, dengan itu Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana berupa pidana penjara selama tiga tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo.
Tuntutan tersebut disusun dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan tanpa adanya hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan meliputi, ABH tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses persidangan. Perbuatan ABH tergolong keji serta merusak masa depan Anak Korban.
Tanggal 22 September 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan (vonis) pidana penjara selama dua tahun dan delapan bulan terhadap ABH dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan seXa menetapkan agar ABH dilakukan penahanan, selanjutnya pada tanggal 28 September 2026 ABH/Penasihat Hukum menyatakan sikap untuk melakukan banding terhadap putusan tersebut, sehingga Jaksa Eksekutor belum dapat melakukan eksekusi pemidanaan badan, karena putusan belum berkekuatan hukum tetap.
Pada 20 Oktober 2026, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2026 PN Xdl tanggal 22 September 2026 yang dimohonkan banding tersebut yang mana ABH dijatuhi hukuman putusan (vonis) pidana penjara selama dua tahun dan delapan bulan terhadap ABH dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan serta menetapkan agar ABH dilakukan penahanan.
Pada 12 November 2026, terhadap putusan banding tersebut, ABH tidak mengajukan upaya hukum kasasi selama 14 hari terhitung sejak tanggal putusan tersebut, sehingga pada tanggal 4 November 2026 Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomo 25 PID.SUS-Anak/202 SMG tanggal 20 Oktober 2026 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap.
Sesuai dengan ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan eksekusi penahanan pidana badan oleh Jaksa Eksekutor barn dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gew).
“Mengingat pihak ABH/Penasihat Hukum tidak mengajukan upaya hukum Kasasi he Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka secara yuridis putusan tingkat kedua telah & berkekuatan hukum tetap,”ujar Saliama.
Oleh karena itu, Jaksa Eksekutor akan melakukan eksekusi pemidanaan badan di di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo.
Kejaksaan Negeri Kendal sangat memahami rasa keadilan seXa kekhawatiran yang dirasakan oleh korban maupun keluarga korban.
Kejaksaan Negeri Kendal juga berkoordinasi dengan pihak terkait dan instansi perlindungan anak setempat untuk memastikan keamanan dan perlindungan psikologis bagi korban.(SPW)


