KENDAL, TERASMEDIAGO.ID-Anggota fraksi PKB Dian Alfat tiba- tiba menyela waktu di acara rapat paripurna yang digelar di ruang rapat DPRD Kendal, Selasa (31/03/2026).
Sambil mengacungkan jemarinya ke atas, Dian langsung berbicara yang ditujukan kepada Bupati Kendal sesaat setelah bupati usai membacakan laporan LKPJ.
Dian menyampaikan, di Kabupaten Kendal telah terjadi kris kepercayaan kepemimpinan.
Menurut Dian, banyak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kinerjanya kurang maksimal dan kurang tanggap dengan situasi yang ada.
“Kami minta kepada Ibu Bupati Kendal untuk memberikan pembinaan kepada para Kepala OPD, agar mereka bisa bergerak cepat ketika menghadapi permasalahan yang segera untuk ditangani,” pinta Dian.
Dikatakan, saat ini bisa dicek di lokasi, yakni penanganan dari dampak puting beliung yang menimpa di sepanjang jalan raya Pahlawan II beberapa pekan terakhir.
Di jalan Pahlawan II, saat ini kondisinya masih terlihat semrawut. Pohon tumbang, tiang listrik, tiang dan kabel internet masih terlihat acak- acakan dan menjorok ke jalan raya.
“Banyak pohon tumbang yang masih belum dibersihkan. Harusnya pihak kebencanaan seperti BPBD itu tanggap untuk membersihkan semua itu dengan segera, namun ternyata tidak,” ungkap Dian.
Selain itu, ketika Dinas melaksanakan kegiatan, seperti normalisasi sungai, pengerjaannya pun juga tidak tuntas, terlebih terkait dengan yang menyangkut tatanan pemerintahan.
“Jadi saya harap kepada Ibu Bupati dan Wakil Bupati agar memberi ketegasan atau memberi sebuah solusi terkait dengan permasalahan-permasalahan ini kepada kepala OPD- OPD yang ada, agar apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan menjadi lebih baik lagi kedepannya,” harapnya.
Setelah rapat paripurna selesai, bupati yang dimintai terkait apa yang disampaikan Dian ini, mengatakan bahwa,
sebetulnya dari Pemda Kendal sudah melakukan penanganan.
Kalau terkait tiang listrik dan kabel telkom, harus berkoordinasi dengan PLN, provider dan Telkom, karena Pemkab tidak serta merta bisa untuk memperbaiki sendiri.
“Harus koordinasi dan membutuhkan waktu. Dan karena ini laporan, tetap kami terima. Kalau yang terkait dengan banjir, memang penanganannya membutuhkan proses,” ungkap bupati.
Kemudian yang terkait dengan normalisasi, bupati menyampaikan, bahwa pihaknya tidak mungkin menggunakan APBD, karena untuk normalisasi sungai yang ada di Kabupaten Kendal, itu merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah.
“Kalau untuk perawatan itu bisa, tetapi kalau perbaikan tidak bisa, nanti menyalahi aturan dan menjadikan temuan,” tegasnya.(SPW)
