BANYUMAS, TERASMEDIAGO.ID-Belum lama ini terjadi aksi unjuk rasa menolak adanya tambang pasir dan batu yang ada di Dusun Blembeng, Desa Gandatapa, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.
Aksi damai itu dilakukan oleh sekelompok orang. Selain menyuarakan penutupan tambang, mereka juga memasang beberapa spanduk di jalan menuju lokasi penambangan.
Perlu diketahui, dibalik dari adanya penambangan pasir dan batu tersebut, ternyata ada kontribusi besar dalam pembangunan di wilayah Banyumas dan sekitarnya.
Betapa tidak, karena tanpa pasir dan batu tak mungkin pembangunan rumah, gedung, dan infrastruktur bisa dilakukan.
Apalagi, penambangan tentunya memerlukan tenaga baik secara manual maupun menggunakan alat berat.
Dan itu terbukti, ada sekitar 80 orang warga sekitar penambangan di Gandatapa dan desa lain, terlibat sebagai pekerja harian.
Oleh karenanya, warga yang bekerja di tambang berharap Pemerintah Daerah Banyumasn maupun provinsi tidak akan menutup lokasi tambang.
Pasalnya, para penambang selama ini hanya menggantungkan hidup sepenuhnya dari sektor itu.
Ada contoh 3 warga yang dipekerjakan dan diwawancarai, terkait seputaran penambangan. Seperti dikatakan Rio (45), seorang pekerja lepas tukang belah batu, keberadaan tambang di Gandatapa bukan sekadar urusan bisnis, melainkan urusan ekonomi bagi keluarganya.
Dirinya mengaku sangat terbantu dengan adanya lapangan pekerjaan yang terbuka lebar tanpa syarat yang rumit.
”Manfaatnya banyak sekali, terutama mengurangi pengangguran. Di sini siapa pun bisa masuk kerja. Kalau tidak ada tambang ini, saya jadi pengangguran,” tutur Rio kepada sejumlah wartawan yang menemui di lokasi, Senin (12/01/2026).
Rio alias Gondrong juga mengungkapkan, bahwa hasil keringatnya di tambang cukup menjanjikan untuk menghidupi keluarga.
Dalam sehari, ia bisa membawa pulang uang antara Rp 100.000 hingga Rp 300.000.
Kondisi ini jauh lebih stabil dibandingkan pekerjaannya terdahulu yang tidak menentu.
Hal yang sama juga disampikan Daseno (35), bahwa ekosistem tambang di wilayah tersebut setidaknya menghidupi 80 hingga 90 orang.
Para pekerja tidak hanya datang dari desa setempat, tetapi juga dari wilayah tetangga seperti Limpakuwus, Kotayasa, hingga Desa Sikapat.
”Kalau ini ditutup, otomatis banyak pengangguran baru. Di sini ada tukang angkut, tukang pecah batu, hingga sopir. Kami merasa terusik dengan aksi unjuk rasa kemarin yang menolak adanya tambang. Karena ini menyangkut mata pencaharian harian kami,” ujar Daseno.
Meski pendapatan harian bersifat fluktuatif tergantung ramainya pembeli—terkadang hanya Rp 50 ribu hingga Rp 90 ribu di saat sepi—bagi Daseno, yang terpenting adalah adanya penghasilan rutin setiap hari.
Sementara itu, Sunar (50) selaku pengelola dan penanggungjawab tambang, menegaskan bahwa operasional tambang tersebut dilakukan di atas landasan hukum yang kuat dengan perizinan yang lengkap.
Selain dampak ekonomi, ia mengklaim tambang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan fasilitas publik dan kebutuhan warga masyarakat.
“Warga sekitar banyak yang mendukung karena mereka merasakan manfaatnya. Selain menyerap tenaga kerja lokal, kami juga sering memberikan bantuan material seperti pasir secara cuma-cuma untuk pembangunan jalan, mushola atau masjid di lingkungan sini,” jelas Sunar.
Ia berharap pihak-pihak yang menolak bisa melihat dari sisi kemanusiaan dan ekonomi kerakyatan yang telah berjalan.
Menurutnya, daerah tapak gunung seperti wilayah Gandatapa dan sekitarnya membutuhkan investasi yang mampu merangkul warga kelas bawah sebagai pekerja.
Para pekerja berharap, tidak ada lagi aksi penolakan tambang dari sekelompok orang. Apalagi, lokasi penambangan tidak berada di wilayah lereng Gunung Slamet, tetapi berada di kawasan datar.
Sementara itu, dari pantauan di lapangan menuju lokasi penambangan, jalannya terlihat bersih.(DN)
