KENDAL, TERASMEDIAGO.ID-Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menghadiri Acara Pengukuhan Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspet) Kabupaten Kendal Periode 2026-2031 di Hotel Sae Inn, Jalan Raya Barat Kendal, Kamis 12 November 2026.
Hadir juga Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, Forkopimda, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD) terkait, Ketua Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspet) Kabupaten Kendal Gatot Herlambang beserta segenap Pengurus dan Anggota, para pelaku usaha / pengusaha tambang, tokoh masyarakat, Ormas/LSM dan para insan pers.
Dalam sambutannya, bupati menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal maupun pribadi, ia mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya Asosiasi Pengusaha Tambang (Aspet) Kabupaten Kendal Periode 2026-2031.
Bupati juga mengapresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengusaha atas kontribusi dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal selama ini dalam pembangunan daerah.
Bupati menyampaikan, pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di daerah.
Oleh karena itu, kehadiran Aspet Kabupaten Kendal, yang telah ditetapkan pendiriannya tanggal 29 Juni 2026 dengan SK Menteri Hukum RI dipandang sangat penting.
Aspet diharapkan tidak hanya menjadi wadah berhimpun bagi para pelaku usaha, tetapi juga menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan.
Ada beberapa harapan dan pesan yang disampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Aspet.
Pertama, harus patuh terhadap regulasi dan legalitas, wujudkan tata kelola pertambangan yang tertib administrasi, taat pajak dan mematuhi standar keselamatan kerja.
Pertambangan harus berjalan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Memberikan perhatian penuh pada pengelolaan dampak lingkungan, pelaksanaan reklamasi pasca tambang, serta menjaga keseimbangan ekosistem agar tetap lestari untuk generasi mendatang.
Dan kedua, keberadaan usaha pertambangan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Optimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan prioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata bupati.
Selain itu, Aspet juga harus bisa membangun komunikasi yang harmonis dan terbuka dengan segenap stakeholder termasuk masyarakat. Jika ada kendala di lapangan, hendaknya selesaikan melalui dialog dan musyawarah yang konstruktif.
Bupati menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk terus mendukung dunia usaha yang taat aturan dan berorientasi pada kemajuan daerah.
“Mari kita jadikan momentum pengukuhan ini sebagai langkah awal untuk memperkuat kolaborasi demi membangun Kabupaten Kendal yang lebih baik dan berkelanjutan, guna mewujudkan Kendal Berdikari dan Lebih Sejahtera,”harapnya.
Ketua Aspet Kabupaten Kendal, Gatot Herlambang mengatakan, pengukuhan ini dilakukan untuk memperkuat persatuan dan membangun komitmen bersama para pengusaha tambang yang ada di Kabupaten Kendal.
“Kita menyadari bahwa sektor mineral bukan logam atau MBLB memiliki peran penting dalam kebutuhan material untuk membangun di Kabupaten Kendal dan menggerakkan perekonomian masyarakat. Di sisi lain, kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan memperhatikan legalitas dan perizinan kepatuhan terhadap hukum keselamatan, lingkungan hidup, serta hubungan baik dengan masyarakat,”ungkap Gatot.
Karena itu, lanjut Gatot, Aspet Kendal hadir sebagai wadah untuk berkomunikasi, berkoordinasi, pembinaan, kemitraan antar penguasa pengusaha tambang, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
“Saya mewakili teman- teman bahwa, Asosiasi Pengusaha Tambang Kendal harus menjadi rumah bersama, menjunjung tinggi kebersamaan, profesionalisme, keterbukaan, dan tanggungjawab. Kami juga berkomitmen akan memperkuat solidaritas anggota, mendorong pertambangan yang legal dan tertib, membangun koordinasi dengan pemerintah dan aparat terkait yang mengutamakan keselamatan kerja dan kepedulian terhadap lingkungan,”terang Gatot.
Gatot menyadari bahwa, keberhasilan asosiasi ke depannya bukan hanya menjadi tanggung jawab secara pribadi atau para pengurus dan ketua, tetapi menjadi tanggung jawab semua, bagi para anggota dan pihak-pihak yang terkait.
“Mari kita membangun asosiasi pengusaha tambang Kendal menjadi organisasi yang berintegritas, profesional, taat hukum, dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta kemajuan Kabupaten Kendal,”harapnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Kendal, Salomina Meyke Saliama mengatakan, dengan dikukuhnya asosiasi pengusaha tambang Kabupaten Kendal ini, tentunya sangat berpengaruh pada kinerja atau pun semua hal yang berkaitan dengan pertambangan.
Menurut Kajari, apa yang menjadi landasan dari asosiasi pengusaha tambang Kabupaten Kendal ini tentunya berbalik kepada peraturan perundang-undangan.
Disitulah segala sesuatu mesti dilaksanakan, yakni undang-undang nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan keempat, undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Selain itu juga undang-undang minirba khususnya, ketentuan mengenai pembinaan pengawasan dan pendekatan hukum, mengenai pertambangan serta peraturan pemerintah nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, pengendalian, pengawasan, kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
“Itu merupakan kewenangan dari pemerintah untuk menjamin agar seluruh tahapan kegiatan pertambangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan,”kata Kajari.
Kajari juga menyampaikan, bahwa dengan adanya Satgas MBLB terhadap barang, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah, karena telah diatur tentang pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan, dan itu sangat berdampak pada peningkatan penambahan, pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Kendal.(SPW)


