JAKARTA, TERASMEDIAGO.ID – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa polemik terkait dugaan kepemilikan akun Kaskus “Fufufafa” serta isu keabsahan ijazah secara teori hukum tata negara dapat menjadi celah untuk memproses pemberhentian atau pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Meski demikian, Jimly menegaskan bahwa kepastian hukum dan kelanjutan dari wacana pencopotan tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto serta kekuatan partai politik di DPR RI.
Menurut Prof. Jimly secara formal konstitusi, segala bentuk dugaan pelanggaran etika maupun hukum yang menyeret nama wakil presiden memiliki jalur hukum yang sah untuk diperiksa dan dibuktikan di Mahkamah Konstitusi.
“Jalur ini dapat terbuka jika ada bukti otentik yang valid untuk diajukan dalam proses persidangan,”kata Jimly.
Namun, Jimly menggarisbawahi bahwa aspek hukum saja tidak cukup. Keberhasilan proses pemakzulan ini sangat bergantung pada dinamika politik di parlemen.
Karena mekanisme pemakzulan harus diinisiasi terlebih dahulu oleh DPR RI, stabilitas politik koalisi pemerintah saat ini dinilai akan menjadi penentu utama. Jika mayoritas fraksi di DPR memilih untuk menjaga soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran, maka wacana pemakzulan tersebut dipastikan akan kandas di tingkat legislatif sebelum sempat menyentuh ruang sidang MK.
Jimly juga menyinggung bahwa putusan MK terdahulu mengenai sengketa pemilu belum cukup kuat jika dijadikan dasar tunggal untuk melengserkan wakil presiden tanpa adanya proses politik baru yang digulirkan oleh DPR.
Secara ringkas, wacana pencopotan Gibran atas isu Fufufafa dan ijazah memang memiliki landasan mekanisme dalam hukum tata negara. Namun, realisasinya di lapangan hampir mustahil terwujud tanpa adanya lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto serta kesepakatan politik dari mayoritas anggota DPR RI.(Dul)


