SUKOHARJO, TERASMEDIAGO.ID – Sekitar 100 orang dari Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) mendatangi kantor DPRD Sukoharjo , Senin (2/10/2026).
Mereka menggelar audensi dengan DPRD terkait kasus penggeledahan Ponpes Putri Hamalatul Qur’an (HQ) yang diduga tidak prosedural.
Audensi yang dipimpin Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto ini, dihadiri sejumlah pihak, yaitu dari pihak Ponpes, Pemkab Sukoharjo, Polres, Kodim serta pihak terkait lainnya.
Ustadz Abdul Rochim, salah satu peserta audensi dari Ponpes Ngruki menyatakan, persoalan yang terjadi di ponpes HQ sangat sensitif.
Apabila tidak ditangani secara serius, akan menimbulkan permasalahan baru.
“Kami berharap, pemerintah menangani ini dengan serius, agar ke depannya tidak ada lagi peristiwa seperti itu,” kata ustadz Lim, sapaan akrab Abdul Rochim.
Peristiwa penggeledahan yang diduga melanggar prosedur tersebut, menurutnya, bukanlah peristiwa yang tiba-tiba.
Ada rangkaian yang melatarbelakangi yaitu adanya pembakaran warung mie babi di Desa Parangjoro, Grogol beberapa waktu lalu.
Karena itu, pihaknya meminta agar persoalan itu dikaji kembali dan ditinjau ulang kaitannya dengan perizinan.
“Adanya warung mie babi di Desa Parangjoro tersebut, membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Lalu mereka mengadakan aksi penolakan, namun tidak berhasil. Warung tetap beroperasional, lalu ada peristiwa pembakaran tersebut. Nah, itu sebab dan akibatnya diawali adanya warung mie babi,” ujarnya.
Keberadaan warung mie babi tersebut, harus dikaji ulang kembali, desaknya.
Sementara Ustadzah Diyana yang ada dalam peristiwa penggerebekan dari tim Polda Jateng dan Polres Sukoharjo tersebut, nampak menahan kesedihan dan tangis. Suaranya tertahan saat menjelaskan kronologinya.
Setiap menjelaskan peristiwa tersebut, dirinya merasakan kelelahan fisik dan mental, karena harus mengulang-ulang.
Tidak hanya dirinya saja yang trauma, masih ada belasan santriwati merasakan hal yang sama.
“Saya sudah lelah fisik dan mental. Saya hanya minta Kapolda dan Kapolres dicopot jabatannya,” ujarnya.
Sementara dari DSKS sendiri memberikan tujuh pernyataan sikap yang dibacakan kemudian diserahkan pada pimpinan DPRD.
DSKS berharap, hasil dari audensi tersebut nantinya disampaikan pada pemerintah Pusat, dan tidak hanya berhenti di DPRD saja.
Terkait dengan audensi tersebut Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto mengatakan, meminta agar semua pihak tetap menjaga kondusifitas wilayah.
“Kami tidak berani berspekulasi terkait dengan kabar dari medsos, karena belum tentu kebenarannya. Tetapi kalau memang penggrebekan itu melanggar hak-hak masyarakat, melanggar standar yang sudah ditetapkan kami juga menentang itu,” ungkap Nurjayanto.
Humas DSKS, Endro Sudarsono menambahkan, aksi ini sebagai bentuk menuntut keadilan.
Selain itu, juga meminta pengembalian barang yang sudah disita, pendampingan trauma healing dari pemerintah terhadap para santriwati dan ustadzah, dan mendesak agar memproses hukum terhadap para pelaku penggerebekan yang diduga tidak prosedural.
“Kami juga berharap, jaminan lindungan keamanan kegiatan belajar mengajar di Ponpes HQ nanti,” pungkas Endro. (Hasna)


