REMBANG, TERASMEDIAGO.ID– Pemerintah Kabupaten Rembang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bencana sekaligus mengedepankan pelayanan yang humanis kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, menanggapi arahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno dalam Gelar Pasukan HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Stadion Sriwedari Surakarta, Selasa (12/5/2026).
Luthfi menyampaikan, pendekatan humanis dan persuasif menjadi hal penting dalam penanganan kebencanaan maupun pelayanan kedaruratan di tengah masyarakat.
“BPBD tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga membangun komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan kebencanaan saat ini semakin kompleks, mulai dari cuaca ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran lahan dan permukiman. Karena itu, kesiapsiagaan personel serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama.
“Kolaborasi dengan TNI, Polri, relawan, pemerintah desa, hingga masyarakat terus kami perkuat. Penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri,” tambahnya.
Luthfi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar petugas mampu bekerja cepat, tepat, dan tetap mengedepankan keselamatan masyarakat.
Selain itu, BPBD Rembang terus mendorong penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat, termasuk edukasi kesiapsiagaan di tingkat desa.
“Peran masyarakat sangat penting, terutama dalam deteksi dini dan respon awal saat terjadi bencana. Kami ingin membangun budaya sadar bencana di Kabupaten Rembang,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno meminta jajaran Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar di seluruh daerah agar mengedepankan pendekatan dialogis, edukatif, dan humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, ia juga menyoroti pentingnya penguatan manajemen risiko bencana, peningkatan kapasitas SDM, serta modernisasi sarana dan prasarana layanan kedaruratan agar pelayanan publik semakin optimal.( Insan Bowo )
