SUKOHARJO, TERASMEDIAGO.ID – Plt Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memberikan penghargaan kepada 23 desa berpredikat istimewa sebagai Desa Anti Korupsi dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
Penyerahan penghargaan berlangsung di Gedung Setda Menara Wijaya, Kamis (05/11/2026).
Dari 23 desa tersebut, nilai tertinggi diraih Desa Klumpit (Kecamatan Mojolaban) meraih nilai 99,00. Disusul Desa Pondok (Kecamatan Nguter) nilai 98,50, dan posisi ke tiga diraih Desa Plesan (Kecamatan Nguter) dengan nilai 98,50.
Desa lainnya yang menerima penghargaan tersebut antara lain Desa Weru (Kecamatan Weru), Desa Makamhaji (Kecamatan Kartasura), Desa Sanggang (Kecamatan Bulu) dan lain-lain.
Selain itu, Plt Bupati Sukoharjo juga menyerahkan penghargaan kepada lima ASN yang telah melakukan Pelaporan LHKPN Tercepat.
Mereka adalah Widyaswati (Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup), Sigit Indra Lesmana, (Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Sukoharjo), dan Sunarto (Kepala Satpol PP Sukoharjo), Tri Tuti Rahayu (Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo), dan PDAM Tirta Makmur.
Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, mengatakan penghargaan Desa Anti Korupsi tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan seremonial atau pemenuhan indikator penilaian semata.
Menurutnya, indikator yang digunakan dalam penilaian tersebut harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
“Jadi, tadi kami sampaikan bahwa apa yang menjadi indikator-indikator ini bukan hanya formalitas. Tetapi, satu hal yang menjadi performa daripada penyelenggaraan pemerintahan. Kami ingin ini menjadi perhatian bersama,” kata Sapto.
Sapto menegaskan, komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi harus benar-benar diterapkan, baik di lingkungan perangkat daerah maupun pemerintahan desa.
Menurutnya, upaya membangun zona bebas korupsi di Kabupaten Sukoharjo perlu diperluas hingga tingkat desa.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui program Desa Anti Korupsi dengan pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan oleh Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
“Zona bebas korupsi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, yang berada di perangkat daerah, semuanya ini tidak menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi komitmen yang harus ditegakkan,” ujarnya.
Sapto menambahkan, jumlah desa yang menjadi binaan dan mendapatkan pendampingan dalam program Desa Anti Korupsi diharapkan terus bertambah setiap tahunnya.
Pemkab Sukoharjo bahkan menargetkan seluruh desa di wilayahnya dapat menerapkan prinsip antikorupsi pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara kewilayahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita perluas terus dengan adanya Desa Anti Korupsi yang tiap tahun bertambah menjadi binaan dan pendampingan dari Inspektorat Kabupaten Sukoharjo. Target di akhir RPJMD bisa 100 persen desa, sehingga bisa menjadikan seluruh desa sebagai desa antikorupsi,” pungkasnya.
Ke depan, ditargetkan semua desa sebanyak 150 desa yang ada di Kabupaten Sukoharjo, menjadi Desa Anti Korupsi.
Hadir sebagai narasumber dalam Larwasda tersebut Siti Farida Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Farida menyampaikan materi tentang “Menghadirkan Pelayanan Publik Berkualitas Merajut Kepercayaan Masyarakat”. (Hasna)


