SUKOHARJO, TERASMEDIAGO.ID – Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi menggelar sidang perdana gugatan Praperadilan dari Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) terhadap Polres Sukoharjo dan Polda Jawa Tengah, Jumat (20/11/2026).
Dalam sidang perdana ini, pihak termohon tidak hadir. Sidang perdana gugatan praperadilan tersebut dipimpin hakim tunggal I Made Sudiarta. Namun, begitu sidang dimulai, Hakim memutuskan untuk menunda sidang tersebut.
Hal itu dikarenakan, pihak termohon yakni Polres Sukoharjo dan Polda Jateng tidak hadir. Hakim menyampaikan alasan ketidakhadiran tersebut melalui surat yang dibacakan Hakim.
Dimana intinya, pihak termohon belum bisa menghadiri persidangan karena surat perintah bantuan hukum dari Kapolda Jateng belum turun.
Karena itu, setelah berdiskusi dengan pihak pemohon, diputuskan bahwa sidang akan dilanjutkan pekan dengan tetap memberikan kesempatan pada termohon sesuai dengan ketentuan, untuk datang ke pengadilan.
“Sesuai dengan ketentuan pasal 163 huruf (d) KUHAP (UU Nomor 20 Tahun 2025), dalam hal termohon tidak hadir sebanyak dua kali persidangan, pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya,” ujar Hakim.
Karena itu jika pekan depan, termohon tidak hadir maka sidang Praperadilan tetap akan dilanjutkan.
Ditemui usai sidang, Kuasa hukum LP3HI, Boyamin Saiman, menilai alasan belum adanya surat dari Kapolda terkait bantuan hukum itu semestinya menjadi alasan untuk tidak menghadiri persidangan.
“Prinsipnya kecewa. Panggilan ini kan sudah jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam konteks terbalik, apabila penegak hukum memanggil masyarakat untuk menjadi saksi, selalu disampaikan agar menghormati hukum dengan datang memenuhi panggilan,” kata Boyamin.
Menurutnya, masyarakat yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan bahkan dapat menghadapi pemanggilan kembali hingga upaya penjemputan paksa sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, Boyamin mempertanyakan sikap pihak tergugat yang justru tidak hadir ketika diminta memberikan penjelasan di hadapan pengadilan.
“Kalau dibalik, kita saja patuh, kenapa penegak hukum tidak patuh dengan tidak datang?” ujarnya.
Menurutnya, pihak tergugat atau termohon seharusnya tetap hadir terlebih dahulu dalam persidangan. Terlebih, lanjutnya, pihak tergugat memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri.
Sebab, gugatan telah diajukan sejak 4 November 2026 dan pemanggilan sidang sudah disampaikan sekitar dua minggu sebelumnya.
“Penggeledahan itu kan jauh sebelumnya. Dua hari setelah penggeledahan harusnya mereka sudah siap. Mereka (polisi) kan bilang bahwa penggeledahan dan penyitaan barang bukti sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.
Boyamin menegaskan, ketika tindakan aparat penegak hukum dipersoalkan melalui gugatan masyarakat, pihak yang digugat seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan di persidangan.
“Ketika ditanya pengadilan karena digugat masyarakat, ya harus hadir. Gugatan sudah dipublikasikan dan panggilan sudah dua minggu sebelumnya. Artinya, ini tidak ada alasan karena tidak ada kuasa hukum,” pungkasnya.
Rus Utaroyono, selaku pemohon mengaku sangat kecewa dengan ketidakhadiran termohon. Karena itu dia berharap pekan depan pemohon hadir di persidangan.
“Harapan kami, polisi itu jadilah contoh yang baik dalam proses hukum. Jangan hanya mengirim satu lembar, jadilah untuk disiplin dan sportif,” ujarnya.
Seperti pernah diberitakan, penggeledahan Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Quran di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo pada 27 Oktober 2026 lalu masih menyisakan persoalan. Pihak pemohon menilai penggeledahan tersebut tidak prosedural. (Hasna)


