KENDAL, TERASMEDIAGO.ID– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(Dispermasdes) Kabupaten Kendal menyelenggarakan kegiatan Public Hearing rancangan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa di Gedung Abdi Praja, Setda Kendal, Selasa(20/10/2025).
Public Hearing ini dihadiri sekitar 30 orang dari latar belakang yang berbeda dari mulai Ketua Komisi A DPRD Kendal, Asisten Pemerintahan, bagian hukum, Camat, Ketua Paguyuban Kepala Desa, Ketua Ormas dan sejumlah ketua paguyuban yang lain.
Namun sangat disayangkan, dari 20 camat se- Kabupaten Kendal yang diundang, hanya dua orang camat yang hadir di acara Public Hearing ini.
Bahkan, Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal, Alfebian Yolando juga menyayangkan ketidak hadiran 18 Camat itu. Padahal, Publik Hearing ini sangat penting untuk diketahui oleh seorang camat.
Terkait dengan Public Hearing sendiri, Alfebian Yolando mengatakan, bahwa, perda nomor 2 tahun 2017 sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan hukum, dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga perlu diperbaiki dan diperbarui.
Alfebian Yolando juga mengatakan, bahwa penyelenggaraan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, memerlukan kepastian hukum yang jelas.
Mengenai tahapan pemilihan, pencalonan dan pemungutan suara, pemilihan antarwaktu, pemilihan calon tunggal, penyelesaian hasil pemilihan, serta pengisian kekosongan kepala desa, serta pengangkatan dan pemberhentiannya kepala desa semuanya juga harus jelas.
“Publik hearing ini sangat penting. Kami mendengar, memohon dan meminta masukkan serta saran kepada semua peserta Public Hearing yang hadir. Semua saran akan kami tampung dan tentunya untuk regulasi akan kami kaji, kemudian kami susun raperbup dan di situlah nanti bisa detail hasilnya,”ungkap Alfebian Yolando.
Ketua Komisi A Munawir mengatakan, jabatan pamong desa selama ini banyak dipegang oleh wanita. Padahal idealnya, jabatan tersebut lebih baiknya dipegang oleh seorang laki- laki.
Atas kondisi tersebut, tak sedikit masyarakat yang mengeluhkanya. Maka dari itu. dengan diadakannya Public Hearing ini, masukan dari semua pihak akan ia tampung untuk memperbarui dan memperbaiki aturan yang ada selama ini.
“Pamong Desa itu sebaiknya dipegang laki- laki, masak perempuan mengatur air di sawah, kan kurang maksimal,”kata Munawir.
Munawir menyampaikan, bahwa memang secara regulasi tidak dilarang, siapapun itu bisa untuk menjadi pamong desa, karena aturanya warga negara Indonesia. Hanya saja, jika pamong desa dipegang seorang wanita, kinerjanya kurang maksimal.
Maka dengan adanya Public Hearing ini, melalui Dispermasdes serta masukan- masukan dari para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal dan yang hadir pada acara ini, Komisi A akan menggodok bersama bagian hukum, untuk membuat peraturan bupati dan melakukan perbaikan yang nantinya disesuaikan dengan fakta di lapangan.
Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, menambahkan bahwa, public hearing ini untuk mencari masukan dan melihat partisipasi dari masyarakat, tokoh msyarakat, ormas akademisi, paguyuban kepala desa, sekdes, perangkat desa dan sejumlah tamu undangan yang lain.
Karena nantinya jika perda dan perbup jadi, tidak ada lagi yang mempermasalahkanya, terlebih perda itu merupakan kebijakan politik dari pemerintah daerah.
“Kami berharap, bapak ibu semua, bisa memberikan masukan agar di kemudian hari setelah perbup dan perda disahkan tidak ada yang kecewa,”harap Sekda. (SPW)


