SUKOHARJO, TERASMEDIAGO.ID – Mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto untuk ketahanan pangan, Komisi II DPR-RI melakukan kunjungan spesifik ke Kabupaten, Sukoharjo, Jawa Tengah.
Rombongan disambut Sekda Kabupaten Sukoharjo Abdul Haris Widodo beserta jajaran Forkopimda serta pejabat lainnya.
Dialog dan sharing berlangsung di Lantai 10 Menara Wijaya lingkungan Setda Sukoharjo, Jumat (22/5/2026).
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR-RI yang memimpin rombongan, kedatangan Komisi II DPR-RI ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh lahan produktif di Sukoharjo aman, tidak beralih fungsi.
Hal ini sangat penting, karena program Ketahanan Pangan dari Presiden Prabowo harus didukung dari kabupaten/ kotamadya seluruh Indonesia.
Apalagi saat ini situasi global yang sedang terjadi perang, sehingga faktor ketahanan pangan harus diprioritaskan.
“Pemerintah harus menjamin pangan untuk semua rakyatnya, bila perang terjadi di mana-mana. Program Pak Prabowo ini sangat bagus, maka perlu kita dukung bersama-sama,” ujar Bahtra Banong, seusai pertemuan.
Bahtra melanjutkan, lahan sawah dilindungi (LSD) harus dipertahankan, jangan sampai beralih fungsi menjadi perumahan atau pabrik.
Selain kunjungan spesifik ke Pemkab Sukoharjo, DPR-RI Komisi II juga mengunjungi kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sukoharjo, untuk melihat pelayanan ke masyarakat.
“Setiap berkunjung ke daerah, kami selalu menyempatkan diri ke BPN, untuk melihat seberapa cepat pelayanan terhadap masyarakat. Tadi kami lihat di BPN Sukoharjo, untuk membuat sertifikat tanah butuh waktu satu bulan. Ini cukup cepat, di daerah lain ada yang memakan waktu 2 sampai 3 bulan,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Di ATR/BPN Sukoharjo tadi, pihaknya menemukan alat Anjungan Cetak Mandiri tidak berfungsi dengan baik. Pihaknya akan menanyakan hal ini ke vendornya langsung.
Sekda Kabupaten Sukoharjo, Abdul Haris Widodo sangat mengapresiasi tujuan tombo Komisi II DPR-RI tersebut.
Sampai saat ini, LSD di Sukoharjo terjaga dengan baik, sesuai luasan yang telah ditentukan, yaitu kurang lebih 70.000 hektar.
“Untuk lahan sawah dilindungi (LSD) di Sukoharjo masih terlindungi dan terjaga dengan baik. Apabila ada yang melanggar, sanksi administrasi dan lainnya sudah menunggu,” kata Sekda Haris.
Pihak Pemkab Sukoharjo sendiri juga menyiapkan insentip untuk para petani dengan memberi diskon pajak lahan sawah. (Hasna)
