KENDAL,TERASMEDIAGO.ID– Genap satu tahun di bawah kepemimpinan Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari dan Wakil Bupati Kendal, H. Benny Karnadi yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, Kabupaten Kendal terus melakukan pembenahan disegala sektor, khususnya di sektor perekonomian, infrastruktur, dan kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta sosial.
Langkah ini ditempuh merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal untuk memberikan yang terbaik melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kendal.
Pembenahan dilakukan dengan tujuan menjadikan Kabupaten Kendal yang semakin “Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”. Hal ini sesuai dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Kendal 2025-2030.
Pada pembangunan Ekonomi, Kabupaten Kendal menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal tersebut selaras dengan visi Indonesia maju dimana pertumbuhan ekonomi ditarget menuju 8%, hilirisasi industry, dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang unggul.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal pada triwulan III Tahun 2025 y-o-y mencapai 8,84% meningkat dari tahun 2024 sebesar 5,42%, penyumbang tertinggi dari capaian tersebut adalah dari sektor industri, dimana pada tahun 2025 Kabupaten Kendal sudah terdapat 258 perusahaan, sebagian dari perusahaan tersebut berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Kendal.
Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibanding nasional dan provinsi yang masing-masing sebesar 5,04% dan 5,37%.
Salah satu pendukung tingginya pertumbuhan ekonomi ini adalah capaian realisasi investasi. Realisasi investasi di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 sebesar Rp. 15,85 T dan merupakan nilai investasi tertinggi di Jawa Tengah.
Pertumbuhan Ekonomi tersebut mempunyai multiplier effect yang tinggi terhadap sektor-sektor yang lain. Dari sektor tingkat pengangguran, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 mencapai 4,60%, angka tersebut menurun dari tahun 2024 sebesar 5,01%.
Pemerintah Kabupaten Kendal terus berupaya menekan angka TPT melalui beberapa program-program yang efektif dan berdampak, antara lain melalui penyelenggaraan Kendal Job Fair 2025, pengembangan aplikasi Kendal Karir, pelatihan serta MoU dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kendal.
Pj. Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi tersebut, tentunya berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kendal.
“Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kendal Tahun 2025 mencapai 8,40%, angka tersebut menurun dari tahun 2024 sebesar 9,35%. Penurunan angka kemiskinan mencerminkan perbaikan kesejahteraan masyarakat sekaligus menunjukkan efektivitas berbagai program pemerintah daerah dalam mendukung penurunan kemiskinan,” ungkap Agus Dwi Lestari.
Agus Dwi menyampaikan, beberapa program pemerintah dalam rangka mendukung penurunan angka kemiskinan antara lain Peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan UMKM, serta penguatan perlindungan sosial. Disamping itu, kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholder terus didorong mulai dari dunia usaha, baznas dan akademisi.
Pembangunan Infrastruktur juga terus diperbaiki, tercatat pada tahun 2025 sebanyak 63 paket lelang tender telah diselesaikan, dengan rincian 56 paket pekerjaan konstruksi dan sisanya pekerjaan pengadaan lainnya yang tersebar di wilayah Kabupaten Kendal, dengan total pagu anggaran pengadaan tender mencapai Rp 97.425.130.000,00.
Adapun pembangunan tersebut, seperti Rekonstruksi Jalan Boja-Kaligading, penggantian Jembatan Jalan Wonosari-Kartikajaya, Rekonstruksi Jalan Sendang Sikucing-Larangan, Pembangunan Gedung Onkologi, dan Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah.
Pembangunan infrastruktur tersebut akan terus dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, karena hakikatnya pembangunan bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat.
Kemduian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 mencapai 75,07 meningkat 0,73 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 74,34. IPM merupakan ukuran kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan standar hidup layak (pengeluaran riil per kapita).
Dengan pertumbuhan sektor makro yang menunjukkan perkembangan positif, namun masih terdapat permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal, diantaranya isu pengangangguran, kemiskinan, kekumuhan, banjir rob, sampah, dan pemerataan infrastruktur.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal tahun 2025 menurun menjadi 4,60%, menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.
Namun, pengangguran masih menjadi isu penting karena belum seluruh usia produktif terserap di sektor formal, terutama lulusan menengah. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri serta tantangan bonus demografi turut menjadi perhatian dalam penyediaan lapangan kerja.
Selanjutnya terkait dengan angka kemiskinan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 turun menjadi 8,4% dari 9,35% pada tahun 2024.
Meski demikian, masih terdapat tantangan struktural, seperti banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, belum meratanya penyerapan tenaga kerja formal, kualitas SDM yang belum optimal, serta ketergantungan ekonomi pada sektor informal dan pertanian yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan cuaca.
Kemudian, isu kekumuhan, pada tahun 2025 Kabupaten Kendal masih memiliki kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh menurut penetapan administrasi.
Kawasan permukiman kumuh umumnya ditandai oleh kondisi rumah yang tidak layak huni, kurangnya infrastruktur dasar, drainase buruk, serta rendahnya kualitas lingkungan permukiman.
“Untuk isu banjir dan rob masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Kendal. Curah hujan tinggi pada awal tahun 2025 menyebabkan banjir permukaan dan luapan sungai, termasuk jebolnya tanggul Sungai Bodri yang berdampak pada permukiman dan fasilitas umum. Di wilayah pesisir, rob juga merendam puluhan hektare tambak di Kecamatan Kendal dan mengganggu aktivitas warga karena genangan air masuk ke permukiman hingga jalan utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur pengendalian banjir dan rob secara berkelanjutan,” terang Agus Dwi Lestari.
Tak hanya itu, isu persoalan sampah juga menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Kendal, karena berada pada kondisi kritis dan masuk kategori darurat.
TPA Darupono mengalami overload dengan sistem open dumping yang menjadi sorotan, ditambah penumpukan sampah di sungai, keterbatasan armada dan alat berat, serta tumpang tindih kewenangan pengelolaan.
Selain itu, pengelolaan sampah rumah tangga belum optimal dan minim pemilahan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan anggaran, modernisasi fasilitas pengolahan, serta dukungan teknologi yang memadai.
Kemudian isu pemerataan infrastruktur, ini menjadi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2025. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi ketimpangan konektivitas jalan dan transportasi antar wilayah, akses layanan dasar yang belum merata, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya sarana TIK. (Teknologi Informasi dan Komunikasi).
Upaya akan terus dilakukan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Kendal.
Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, pertama adalah peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketiga, peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dan keempat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
Disamping itu, sinergitas dan kolaborasi terus didorong, baik dengan Forkompimda, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya.
Melalui komunikasi yang intensif, langkah yang terintegrasi, serta komitmen bersama, Forkopimda menjadi garda terdepan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan menjaga kondusifitas daerah.
Sinergi ini mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan kolaborasi yang kuat antar unsur pimpinan daerah, diharapkan stabilitas keamanan senantiasa terjaga, sehingga roda pemerintahan, pelayanan publik, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar,” pungkasnya.(SPW)
