KLATEN, TERASMEDIAGO.ID – Kisah pilu terungkap dalam aksi unjukrasa ratusan nasabah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten, Kamis (23/04/2026).
Di antara ratusan korban PD BKK, beberapa orang bersedia menceritakan kisah pilunya.
Seperti yang dialami War (38), warga Kemalang, Klaten ini. Dirinya menceritakan, sudah lama menjadi nasabah PD BKK Klaten. Uang yang ia tabung sebanyak Rp75 juta.
“Itu uang peninggalan almarhum suami saya, sudah saya tabung lama. Lalu pada Juni 2025 ada pemberitahuan bahwa operasional BKK dihentikan sampai batas waktu yang tidak pasti. Saya berharap uang saya bisa kembali,” ujar War.
Dalam kesehariannya, War sebagai penjahit di rumahnya. Bagi dia, uang tersebut sangat besar.
Kisah sedih juga dialami Tugimin (38 ), warga Desa Dompol, Kemalang. Sebagai Ketua Karang Taruna, dirinya menderita kerugian Rp25 juta.
“Uang tersebut milik warga yang saya tabung di BKK, ada uang Karang Taruna, uang TPA dan uang tabungan RT yang seharusnya lebaran kemarin harus dibagikan,” kata Tugimin.
Dari macetnya dana pencairan BKK tersebut, semua kegiatan Karang Taruna menjadi terhambat.
“Kemarin setelah lebaran ada kegiatan halal bihalal, seharusnya memakai uang kas. Berhubung macet BKK nya, terpaksa kita iuran lagi,” lanjutnya.
Aksi massa didampingi Ikatan Alumni PMII Klaten, untuk menuntut hak-haknya.
Menurut salah satu anggota IKA PMII Klaten, Marcho, kerugian yang diderita para nasabah sebesar Rp152 Miliar.
Untuk menuntut uang tabungannya kembali, ratusan nasabah tersebut melakukan aksi damai.
Massa membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan dan kekecewaan. Setelah berorasi di depan Pemkab Klaten, massa ditemui Pj Sekda Jaka Purwanto, Kabag Perekonomian Pemkab Klaten, Tommy Sila Aditama, Kepala Satpol PP, Joko Hendrawan, dan lain-lain. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo tidak hadir karena ada urusan penting lainnya.
Di hadapan massa dan pejabat, Marcho menuntut agar Pemprov Jateng selaku pemilik saham 65 persen dan Pemkab Klaten 35 persen, segera mengganti dana nasabah. Tidak perlu menunggu penjualan aset PD BKK, karena akan memakan waktu lama.
Marcho juga mempertanyakan kejelasan, uang sebanyak Rp152 Miliar ini larinya kemana, digunakan oleh siapa.
“Ini kan aneh? Bahkan Direktur PD BKK mengatakan kas tinggal Rp8000? Mosok pengelolaan PD BKK dengan bendahara RT saja kalah? Ini kan sangat memilukan pengelolaan dana APBD?,” kata Marcho.
Data dari Bagian Perekonomian Pemkab Klaten, lanjut Marcho, nasabah PD BKK Klaten sebanyak 6800 orang. Kerugian nasabah Rp52 miliar, dana penyertaan modal dari Pemprov Jateng dan Pemda Klaten Rp100 miliar.
“Jadi uang kas PD BKK Klaten yang hilang sebanyak Rp152 miliar dan masih misterius siapa yang menggunakan dana tersebut,” ujar Marcho.
Menanggapi tuntutan massa korban PD BKK, Pj Sekda Klaten, Jaka Purwanto mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemprov Jateng selaku pemegang saham.
“Semoga segera ada solusi,” kata Sekda.
Sementara Kapolres Klaten, AKBP Moh Faruk Rozi menjelaskan, bahwa dalam kasus PD BKK Klaten ini, sudah ditangani Pengadilan Tipikor Semarang, satu orang menjadi terpidana divonis 3 tahun pada 8 September 2025.
Terpidana berinisial SR dengan jabatan Seksi Pemasaran BKK Manisrenggo, Klaten. Modus yang dipakai pelaku dengan mengajukan kredit fiktif. Kerugian BKK Manisrenggo saat itu Rp295.244.000.
“Polres Klaten sudah melakukan proses penegakan hukum sebagaimana mestinya, sudah melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Satu orang sudah menjalani masa hukuman yang diputus Pengadilan Tipikor Semarang,” ujar Kapolres.
Dalam menghadapi nasabah yang berunjuk rasa tersebut, jajaran Polres Klaten melakukan pendekatan humanis.
Semua peserta unjukrasa diberi kardus snack berisi air mineral, roti, arem-arem, dan kue kering. Saat audensi di Pendopo Pemkab Klaten, peserta menikmati snack tersebut.
“Alhamdulillah dapat snack, tadi diberi Bu Polwan, lumayan untuk menghilangkan rasa lapar sambil audensi,” kata peserta. (Hasna)
