𝗕𝗟𝗢𝗥𝗔, TERAS MEDIAGO.ID— Pengurus bersama puluhan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora, mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Senin 20 Oktober 2025.
Kedatangan mereka, tak lain untuk melalukan audiensi dengan PG. Gendhis Multi Manis (GMM) dan Perum Bulog.
Di acara audiensi ini, hadir Bupati Blora, Arief Rohman, Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra, Direktur Perum Bulog, Febby Novita, jajaran anggota DPRD Blora, dan perwakilan manajemen GMM.
Dalam forum audiensi
ini, Ketua APTRI Blora, Sunoto menyampaikan bahwa para petani tebu protes dan mengaku resah atas terhentinya proses giling di pabrik GMM sejak awal Oktober 2025 akibat kerusakan mesin penggiling utama.
“Tragisnya, kondisi tersebut terjadi saat musim panen, sementara curah hujan masih tinggi di wilayah Blora menyebabkan tebu di lahan mulai rusak dan menurunkan kualitas rendemen,” ucap Sunoto.
Lebih lanjut, Sunoto menyampaikan bahwa situasi saat ini terhentinya proses giling, menimbulkan kerugian besar bagi petani yang sudah menunggu hasil panen.
“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik malah berhenti giling, hujan membuat tebu roboh dan kadar gulanya turun. Kami minta ada solusi cepat, jangan sampai petani rugi terus,” ucap Sunoto.
Sementara itu, perwakilan manajemen (Plt. Dirut) GMM, Sri Emilia Mudiyanti menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan perbaikan intensif pada mesin utama dan menargetkan proses giling dapat segera dimulai kembali.
“Kami memahami keresahan petani. Perbaikan sedang kami percepat, dan kami berkomitmen agar pabrik bisa kembali beroperasi secepat mungkin,” kata Sri Emilia Mudiyanti.
Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan hak-hak petani terlindungi.
“Kami ingin ada langkah konkret dan cepat. Jangan sampai petani kita menjadi korban. Pemerintah daerah siap memfasilitasi agar tebu bisa segera digiling,” tegas Bupati Blora.
Sedangkan, Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Perum Bulog untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Namun ternyata, manajemen Bulog telah lebih dulu menurunkan personelnya ke Blora untuk meninjau langsung situasi di lapangan.
“Kami apresiasi langkah cepat Bulog yang langsung menurunkan tim ke Blora. Ini menunjukkan perhatian terhadap nasib petani kita,” jelas Mustopa.
Meski begitu, karena belum ada titik temu antara petani, pihak pabrik, dan Bulog, DPRD Blora berencana melanjutkan koordinasi ke tingkat pusat di Jakarta dalam waktu dekat untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh.
“Kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera terselesaikan,” tandas Mustopa. (KuN)
