KLATEN, TERASMEDIAGO.ID – Pemkab Klaten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), telah menyalurkan bantuan sosial (Bansos) rumah tidak layak huni (RTLH), kepada 1.193 penerima bantuan.
Demikian dijelaskan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo saat menyerahkan bantuan RTLH secara simbolik di Gedung Tirta Harapan Komplek Graha Bung Karno, Selasa (11/10/2025).
Ada 126 orang yang menerima bansos RTLH, berasal dari 70 desa, 24 kecamatan di Kabupaten Klaten.
Bansos RTLH ini berasal dari APBD Pemkab Klaten, sebesar Rp,8 miliar. Setiap penerima diberi Rp15 juta untuk merenovasi rumahnya.
Menurut Kepala Disperakim Klaten, Muh Anwar Shodiq, kriteria rumah yang berhak mendapat bantuan yaitu atapnya bocor, dinding belum tembok, dan lantai belum plester.
“Namun untuk mencari rumah dengan tiga kriteria itu sekarang susah. Kalau ada dua kriteria itu, bolehlah kita masukkan menjadi penerima bansos RTLH,” kata Anwar.
Menurut Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, meskipun tahun ini sudah menuntaskan 1.193 RTLH, namun di Klaten masih ada 6000 RTLH yang harus segera diselesaikan.
“Pemkab bekerja sama dengan berbagai pihak seperti per-bank-an, Baznas, Pemprov Jateng, dan Pemerintah Pusat, sudah berhasil menyelesaikan 1.193 untuk tahun ini. Semoga tahun depan lebih banyak lagi,” jelas Bupati Hamenang.
Dengan menempati rumah layak, lanjut Hamenang, membuat hidup nyaman dan tenang. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terkait perumahan, akan terus ia lakukan.
“Tahun ini sudah selesai seribu lebih RTLH. Semoga tahun depan bisa lebih banyak lagi, sekitar 1000 sampai 1500 RTLH. Sehingga dalam waktu 5 tahun, RTLH sudah selesai,” ucap Bupati Hamenang.
Salah seorang penerima bantuan, Wendi Imawan (45) warga Desa Prawatan, Jogonalan, mengaku senang diperhatikan pemerintah. Selama ini, ia menempati rumah tua yang atapnya sering bocor.
“Bantuannya untuk atap yang bocor, terimakasih pemerintah sudah memperhatikan rumah kami,” kata Wendi.
Untuk pengerjaannya, gotong royong bersama tetangganya, jadi bisa menghemat pengeluaran.
Selain menyerahkan bansos RTLH, bupati beserta jajaran juga melaunching aplikasi Sifasum berisi daftar fasilitas umum yang bisa disewa oleh masyarakat luas.
“Melalui Sifasum, masyarakat bisa mengetahui fasum sudah disewa orang lain atau belum, biaya sewa berapa, ini untuk mempermudah masyarakat,” jelas Bupati.
Fasum yang bisa disewa untuk hajatan atau kegiatan lainnya yaitu Gedung RSPD Sunan Pandanaran, Grha Bung Karno (GBK), dan alun-alun.(Hasna)
